Vol. 3, No. 2, Juli 2022

p-ISSN 2798-4125;e-ISSN 2798-4311

42 glosains.greenpublisher.id

GAMBARAN PELAKSANAAN RUJUKAN BERJENJANG BPJS

KESEHATAN DI INDONESIA

Cindy Salsabila

, Khairi Rizki Hidayani

, Yuni Pratiwi Subagio

Fitriani Pramita Gurning

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: cindysalsabila05@gmail.com

, rizkikhairi22@gmail.com

yunipratiwi113@gmail.com

, fitrianigurning@uinsu.ac.id

Diterima:

25 Juni 2022

Direvisi:

10 Juli 2022

Disetujui:

12 Juli 2022

Abstrak

Jaminan kesehatan sosial merupakan hak bagi penduduk melalui suatu

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan diatur dalam UU No. 40

Tahun 2004. Permenkes No. 71 Tahun 2013 mengenai Pelayanan

Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional menyatakan pelayanan

kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan

perorangan yang bersifat spesialistik dan subspesialistik yang meliputi

rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap

di ruang perawatan khusus. Tujuan penelitian ini untuk melihat

bagaimana pelaksanaan terkait rujukan berjenjang pada peserta BPJS di

Indonesia. Metode pada penelitian ini adalah literature review dengan

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian artikel jurnal

dan skripsi yang diakses pada Google Scholar serta buku. Hasil

penelitian ini menunjukkan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang

masih belum optimal pada beberapa FKTP di Indonesia, adapun kendala

yang ditemukan pada pelaksanaan rujukan berjenjang adalah

komunikasi dari SDM yang terlibat dalam pelayanan rujukan masih

belum memberikan informasi, kurang memadai sarana dan prasarana

untuk menunjang pelayanan rujukan berjenjang dan terdapat fasilitas

kesehatan yang tidak menerapkan SOP yang mengatur tentang sistem

pelayanan rujukan berjenjang.

Kata kunci: BPJS, Pelayanan Kesehatan, Rujukan Berjenjang

Abstract

Social health insurance is a right for residents through a Social Security

Administering Body and is regulated in Law no. 40 of 2004. Permenkes

No. 71 of 2013 concerning Health Services in the National Health

Insurance states that advanced level referral health services are

individual health service efforts that are specialist and sub-specialist in

nature which include advanced level outpatient care, advanced level

inpatient care, and inpatient care in special care rooms. The purpose of

this study is to see how the implementation of tiered referrals for BPJS

participants in Indonesia is carried out. The method in this study is a

literature review using secondary data obtained from research on

journal articles and theses which are accessed on Google Scholar and

books. The results of the study show that the implementation of a tiered

referral system is still not optimal in several FKTPs in Indonesia, while

the obstacles found in the implementation of tiered referrals are that

communication from human resources involved in referral services still

does not provide information, inadequate facilities and infrastructure to

Gambaran Pelaksanaan Rujukan Berjenjang BPJS

Kesehatan di Indonesia

Glosains: Jurnal

Global Indonesia

Cindy Salsabila, Khairi Rizki Hidayani, Yuni Pratiwi Subagio

Fitriani Pramita Gurning 43

support tiered referral services and there are health facilities that do not

apply the SOP which regulates the tiered referral service system.

Keywords: BPJS, Health Services, Tiered Referral

Pendahuluan

Berpedoman pada pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap

orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang

kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Berdasarkan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah memberikan sebuah pengertian,

bahwasannya setiap orang berhak mendapatkan kesehatan serta diberikan pelayanan

terhadap kesehatannya secara layak (Wulansari, Adhi, & Martini, 2015).

Kesadaran terhadap pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang

sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal l34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa

negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini

dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia

merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme

asuransi kesehatan yang bersifat wajib berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap kesehatan yang layak,

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

pemerintah. Pengoptimalisasian pada sistem rujukan adalah salah satu unsur yang penting

pada pilar penguatan pelayanan kesehatan di Indonesia sehingga dalam sistem rujukan

termasuk dalam strategi pembangunan kesehatan (Nurhani & Rahmadani, 2020).

Peraturan Menteri Kesehatan No 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program JKN menyatakan bahwa puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan

tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif). Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan perorangan

primer yang berfungsi sebagai gatekeeper atau kontak pertama pelayanan kesehatan formal

dan penakis rujukan sesuai standar pelayanan medis (Ratnasari, 2017). Sistem rujukan

pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis.

Sistem pelayanan kesehatan rujukan telah tertuang dalam Permenkes No. 71 Tahun

2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dinyatakan

bahwasannya Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan merupakan upaya

pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan subspesialistik yang

meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang

perawatan khusus (RIFZAL, 2018). Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, peserta

dapat berobat ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, atau dokter

keluarga/praktek mandiri yang tercantum pada kartu peserta BPJS Kesehatan. Apabila

peserta memerlukan pelayanan lanjutan oleh dokter spesialis, maka peserta dapat dirujuk

ke fasilitas kesehatan tingkat kedua atau fasilitas kesehatan sekunder, dalam hal ini FKTL.

Pelayanan rujukan pada BPJS Kesehatan dapat dikategorikan menjadi 2 cara, yaitu:

Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu

tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan

kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang

sifatnya sementara atau menetap (FEBRIANTI, 2020).

Rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang

berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat

pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya (Umami & Wulandari, 2017). Berdasarkan

Vol. 3, No. 2, Juli 2022

p-ISSN 2798-4125;e-ISSN 2798-4311

44 glosains.greenpublisher.id

survey terdahulu terhadap pemberlakuan pelayanan melalui BPJS didapati adanya kasus-

kasus rujukan yang terlalu besar diperkirakan sekitar 80% daripada kasus dirujuk ke

Fasilitas Pelayanan Tingkat Lanjut/FKTL dan sekitar 20% daripada kasus dapat

diselesaikan di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama/FKTP. Harus diupayakan agar 80%

dari kasus dapat diselesaikan di FKTP, dan hanya 20% kasus yang dirujuk ke FKRTL. Hal

ini bisa terlaksana dengan baik apabila di FKTP juga dilaksanakan upaya–upaya pola hidup

sehat sehingga orang tidak sakit artinya Upaya Kesehatan Masyarakat berupa upaya

promotif dan preventif harus dilaksanakan, tentunya juga dengan pembiayaan dari pihak

Pemerintah.

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan terkait rujukan

berjenjang pada peserta BPJS di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi untuk perbaikan terkait rujukan berjenjang pada peserta BPJS di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan Literature Review. Pada metode Literatur

review berisikan uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh

sebagai bahan acuan untuk landasan pada kegiatan penelitian (Salsabila, Astuti, Hafidah,

Nurjanah, & Jumiatmoko, 2021). Uraian yang terdapat dalam literatur review ini diarahkan

untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah

diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Pada jurnal ini para penulis

mengambil sumber artikel jurnal maupun buku sebanyak 10 sumber.

Pada jurnal ini para penulis menggunakan data sekunder yang mana sumber

keabsahannya berasal dari artikel jurnal pada penelitian sebelumnya serta berdasarkan pada

buku yang relevan (Syahdan, Ridwan, Ismaya, Aminullah, & Elihami, 2021). Adapun

jurnal yang diambil berasal dari Google Scholar, lalu data pendukung berasal dari Undang-

Undang, Kementrian Kesehatan, BPJS dan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisa Hasil

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa dari 10 jurnal terdapat 5 pusat kesehatan

diantaranya telah melaksanakan pelayanan rujukan berjenjang sesuai dengan standar yang

ditetapkan oleh BPJS. Hal ini didukung oleh kemampuan komunikasi SDM kepada

masyarakat mengenai rujukan berjenjang, sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan

rujukan berjenjang yang telah memadai dan kepatuhan pusat kesehatan terhadap regulasi

serta standar operasional prosedur (Primasari, 2016). Hal ini sudah termaktub dalam

Peraturan Menteri Kesehatan No. 01 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan

Kesehatan Perorangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

(Rachmayanti, 2017) bahwa adanya SOP untuk rujukan eksternal. Serta adanya alur

rujukan dari puskesmas yang menjelaskan dari tahap proses rujukan hingga pasien

mendapatkan surat rujukan. Pelayanan rujukan berjenjang yang pelaksanaannya mematuhi

SOP dapat mendukung program kesehatan yang efektif dan efisien.

Selain itu beberapa pusat kesehatan terdapat faktor pengetahuan dari peserta

rujukan yang mematuhi prosedur sehingga memudahkan pihak penyelenggara untuk

memberikan rujukan. Namun, masih terdapat pusat penyelenggara kesehatan yang tidak

didukung oleh sarana dan prasarana untuk menunjang program rujukan berjenjang.

Gambaran Pelaksanaan Rujukan Berjenjang BPJS

Kesehatan di Indonesia

Glosains: Jurnal

Global Indonesia

Cindy Salsabila, Khairi Rizki Hidayani, Yuni Pratiwi Subagio

Fitriani Pramita Gurning 45

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emi Oktaviani (2018) di Puskesmas Sukoharjo masih

terdapat kendala tentang pelaksanaan rujukan berjenjang karena jumlah penduduk tidak

sebanding dengan ketenagaan dan sarana prasarana sehingga pelayanan rujukan berjenjang

belum optimal.

2. Pengertian Sistem Rujukan

Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan

yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan (Ahkam &

Muchlis, 2021) yang dilakukan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal yang

wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan

seluruh fasilitas kesehatan.

3. Pengertian Sistem Rujukan Berjenjang

Menurut WHO, sistem rujukan (referral system) adalah proses dimana petugas

kesehatan yang memiliki sumberdaya terbatas untuk menangani kondisi klinis (obat,

peralatan, kemampuan) pada satu level sistem kesehatan, melakukan pencarian bantuan

kepada fasilitas kesehatan yang lebih baik atau memiliki sumberdaya tertentu pada level

yang sama atau di atasnya, atau mengambil alih penanganan kasus pasien.

Menurut BPJS Kesehatan, Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung

jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal yang wajib

dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan seluruh

fasilitas kesehatan (BPJS Kesehatan). Rujukan medis merupakan bentuk pelimpahan

wewenang serta tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah kedokteran sebagai

respon terhadap ketidakmampuan fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pasien

dengan tujuan untuk menyembuhkan dan atau memulihkan status kesehatan pasien

(Kementerian Kesehatan RI 2012, Pedoman Sistem Rujukan Nasional Direktorat Jenderal

BUK (Bina Upaya Kesehatan).

Mekanisme pelaksanaan sistem rujukan secara komprehensif telah diatur dalam

PMK No.01 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Sistem

rujukan wajib dijalankan oleh pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau

asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI,

2012). Sebagaimana pada pelayanan kesehatan pada umumnya, pelayanan pada rujukan

berjenjang juga memiliki syarat dan prosedur. Adapun syarat rujukan berjenjang adalah

sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis

dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari

pelayanan kesehatan tingkat pertama.

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari

pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.

4. Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi

pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.

5. Ketentuan di atas tidak berlaku pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan

permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.

Kemudian prosedur yang diterapkan pada rujukan berjenjang adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kepada para pasien atau keluarganya tentang alasan rujuk;

2. Melakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang dituju sebelum merujuk;

3. Membuat surat rujukan dan juga melampirkan hasil diagnosis pasien dan catatan

medisnya;

Vol. 3, No. 2, Juli 2022

p-ISSN 2798-4125;e-ISSN 2798-4311

46 glosains.greenpublisher.id

4. Mencatat pada register dan juga membuat laporan rujukan;

5. Stabilisasi keadaan umum pasien, dan dipertahankan selama dalam perjalanan;

6. Pendampingan pasien oleh tenaga kesehatan;

7. Menyerahkan surat rujukan kepada pihak-pihak yang berwenang di fasilitas

pelayanan kesehatan di tempat rujukan;

8. Surat rujukan pertama harus berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan primer,

kecuali dalam keadaan darurat.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Askes, Jamkesmas, Jamkesda, SKTM dan

badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku.

Pada tingkat pelayanan kesehatan primer masih ditemukannya kasus penyakit yang tidak

memerlukan pasien untuk di rujuk ke FKRTL karena dapat ditangani oleh fasilitas

kesehatan pertama, namun pasien sendiri terkadang bersikeras untuk di rujuk ke fasilitas

tingkat selanjutnya dengan alasan lebih mempercayai kompetensi tenaga kesehatan di

FKRTL. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Andita Cindy Faulina dkk (2016) Hasil dari

penelitian ini adalah tidak semua pasien JKN membutuhkan pelayanan kesehatan

spesialistik dan masih terdapat juga pasien yang meminta dirujuk dengan alasan pasien

tersebut lebih percaya terhadap kompetensi yang dimiliki oleh dokter spesialis.

Adanya kasus seperti ini menyebabkan rujukan pada kasus yang tidak perlu dirujuk

membuat sistem rujukan tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan

(Nurlinawati, Rosita, & Werni, 2019).

Pemberian rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan juga berdasarkan pada regional

dari peserta rujukan, tujuannya menghindari keterlambatan atas penanganan kasus ataupun

kejadian yang membutuhkan respon cepat (Susiloningtyas, 2020). Hal ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Putri H dkk (2017) di Puskesmas Perawatan Kota Bengkulu,

petugas medis nantinya akan memetakan serta merujuk pasien ke rumah sakit rujukan

terdekat wilayah regional peserta BPJS dan mudah dijangkau dengan waktu yang tidak

lama.

Mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak adalah hak setiap orang. Melakukan

pemerataan pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu

Negara. Meratanya pelayanan kesehatan hingga ke daerah Timur utamanya pelayanan

rujukan dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh (Ticoalu, 2013) di Puskesmas

Singgani Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dinyatakan bahwa telah terpenuhinya variabel

komunikasi, variabel SDM, variabel birokrasi yang telah sesuai dengan SOP.

Kesimpulan

Beberapa pusat kesehatan masyarakat di Indonesia, pelaksanaan terhadap

pelayanan rujukan berjenjang masih belum optimal. Hal ini dapat terlihat pada kualitas

komunikasi dari SDM kepada masyarakat untuk menjelaskan alur pelayanan rujukan yang

cenderung minim dalam memberikan informasi. Pada fasilitas sarana dan prasarana sebagai

penunjang terlaksananya sistem rujukan juga masih mengalami kekurangan seperti tidak

lengkapnya form rujukan yang diberikan oleh FKTP kepada peserta rujukan (Putri, 2020).

Kemudian dukungan sistem birokrasi di suatu puskesmas juga mempengaruhi terlaksana

atau tidaknya rujukan berjenjang ini. Di beberapa pusat pelayan kesehatan masyarakat

(Puskesmas) masih di dapatkannya birokrasi yang berbelit sehingga mengakibatkan peserta

tidak melakukan rujukan ke FKTP namun langsung meminta untuk di rujuk ke FKRTL.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat kurang menggunakan fasilitas rujukan berjenjang

ini.

Sebaiknya pemerintah melalui dinas kesehatan provinsi melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan sistem rujukan berjenjang FKTP. Karena masih tidak

optimalnya pelayanan rujukan berjenjang yang disebabkan minimnya SDM yang mengerti

Gambaran Pelaksanaan Rujukan Berjenjang BPJS

Kesehatan di Indonesia

Glosains: Jurnal

Global Indonesia

Cindy Salsabila, Khairi Rizki Hidayani, Yuni Pratiwi Subagio

Fitriani Pramita Gurning 47

terhadap alur rujukan dan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh SDM sehingga

terkesan tidak memberikan informasi kepada peserta rujukan.

Pemenuhan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan rujukan berjenjang juga

belum baik, karena masih ditemukannya form rujukan yang kurang sehingga tidak efisien

pelayanan yang diberikan. Untuk merujuk pasien ke pelayanan lanjutan sudah sesuai

karena petugas akan mencarikan yang jaraknya tidak jauh sehingga akses untuk

mendapatkan pelayanan lebih mudah dan cepat.

Bibliography

Ahkam, Zahrawi Astrie, & Muchlis, Nurmiati. (2021). Implementasi Sistem

Rujukan Terintegrasi (Sisrute) Di Rsud Labuang Baji Kota Makassar. Journal

Of Muslim Community Health, 2(2), 98–111.

Febrianti, Erni. (2020). Kajian Basis Pelaksanaan Rujukan Rawat Jalan Peserta

Bpjs Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kota

Makassar. Universitas Hasanuddin.

Nurhani, Nurhani, & Rahmadani, Suci. (2020). Analisis Pelaksanaan Sistem

Rujukan Pasien Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Mamasa, Puskesmas Malabo

Dan Puskesmas Balla Kabupaten Mamasa. Jurnal Publikasi Kesehatan

Masyarakat Indonesia, 7(2).

Nurlinawati, Iin, Rosita, Rosita, & Werni, Sefrina. (2019). Gambaran Faktor

Penyebab Rujukan Di Puskesmas Kota Depok. Buletin Penelitian Sistem

Kesehatan, 22(3), 176–183.

Primasari, Karleanne Lony. (2016). Analisis Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan

Nasional Rsud. Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak. Jurnal Administrasi Rumah

Sakit Indonesia, 1(2).

Putri, Bella Adelia. (2020). Analisis Penerapan Rujukan Berjenjang Pasien Peserta

Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Mandala Kota Medan. Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara.

Rachmayanti, Laily. (2017). Gambaran Pelaksanaan Sistem Pelayanan Pasien

Rujukan Rawat Jalan Pelayanan Tingkat Ii Pada Peserta Bpjs Di Rsai

Bandung Tahun 2017. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran

Dan Ilmu Kesehatan, 2017.

Ratnasari, Dwi. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang Bagi

Peserta Jkn Di Puskesmas X Kota Surabaya. Jurnal Administrasi Kesehatan

Indonesia, 5(2), 145–154.

Rifzal, Frindos. (2018). Analisis Kepuasan Pasien Rawat Inap Terhadap Mutu

Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Institut Kesehatan Helvetia.

Salsabila, Aqila Tsabita, Astuti, Dwi Yuni, Hafidah, Ruli, Nurjanah, Novita Eka, &

Jumiatmoko, Jumiatmoko. (2021). Pengaruh Storytelling Dalam

Meningkatkan Kemampuan Empati Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak,

10(2), 164–171.

Vol. 3, No. 2, Juli 2022

p-ISSN 2798-4125;e-ISSN 2798-4311

48 glosains.greenpublisher.id

Susiloningtyas, Luluk. (2020). Sistem Rujukan Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Maternal Perinatal Di Indonesia Refferal System In Maternal Perinatal Health.

Jurnal Sistem Rujukan Dalam Sistem Pelayanan, 6–16.

Syahdan, Syahdan, Ridwan, Madinatul Munawwarah, Ismaya, Ismaya, Aminullah,

Andi Muhammad, & Elihami, Elihami. (2021). Analisis Penerapan Sistem

Klasifikasi Ddc Dalam Pengolahan Pustaka. Jurnal Edukasi Nonformal, 2(1),

63–80.

Ticoalu, Sartika Sasmi. (2013). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan

Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat. Lex Et Societatis, 1(5).

Umami, Lidia Shafiatul, & Wulandari, Diah Rahayu. (2017). Analisis Pelaksanaan

Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama Peserta Bpjs Kesehatan Di Puskesmas.

Faculty Of Medicine.

Wulansari, Ritriani Ika, Adhi, Suwanto, & Martini, Rina. (2015). Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Temanggung. Journal Of

Politic And Government Studies, 4(3), 81–90.

This Work Is Licensed Under A Creative Commons Attribution-

Sharealike 4.0 International License.