Vol. 3, No. 1, Januari 2021

p-ISSN 2798-4125; e-ISSN 2798-4311

1 glosains.greenpublisher.id

PENATAAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI

Abdul Kahar Maranjaya

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: maranjay[email protected]

Diterima:

26 Desember 2021

Direvisi:

06 Januari 2022

Disetujui:

10 Januari 2022

Abstrak

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari

alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan

bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan

ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi

masyarakat seluruh daerah di Indonesia. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu, metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil

penelitian ini yaitu Pro kontra kebijakan moratorium pemekaran

daerah masih menjadi isu yang terus digulirkan hingga saat ini.

Pemerintah masih belum akan mencabut moratorium tersebut.

Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya

pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak

diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa Dilihat dari hakikatnya Otonomi Daerah

diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat

hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah

Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Kata kunci: Penataan, Daerah, Desentralisasi

Abstract

Relations between the Central and Regional Governments The

relationship between the Central Government and the Regions

can be traced from the third and fourth paragraphs of the

Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The purpose of this research is to accelerate the development of

national potential which is directed at strengthening national

integration, accelerating economic development and improving

quality. public services for the people of all regions in Indonesia.

The methods used in this research are qualitative and

quantitative methods. The results of this study are the pros and

cons of the moratorium on regional expansion is still an issue

that continues to be rolled out until now. The government has yet

to lift the moratorium. The moratorium policy is the impact of

the massive expansion of regions that has occurred in the reform

era since the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning

Regional Government. Based on the results of the study, it can be

concluded that in essence Regional Autonomy is given to the

people as a legal community unit that is given the authority to

regulate and manage their own Government Affairs given by the

Central Government to the Regions and in its implementation is

carried out by regional heads and DPRD with the assistance of

Penataan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi

Glosains: Jurnal

Global Indonesia

Abdul Kahar Maranjaya 2

Regional Apparatuses.

Keywords: Structuring, Region, Decentralization

Pendahuluan

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Budiyono, Muhtadi, & Firmansyah, 2015). Alinea ketiga memuat pernyataan

kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa

setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara

Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab menata kelola atau

mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.Kekuasaan pemerintahan suatu negara yang

berbentuk kesatuan seperti Indonesia dapat diselenggarakan dengan cara

terhimpun/ditumpuk (gathered) secara sentralisasi (centralized), sehingga segala urusan

dalam negara terletak ditangan pemerintah pusat (central government), dan semua

kewenangan pemerintah dilakukan oleh suatu pusat pemerintahan (single centralized

government), atau oleh pusat bersama-sama organ yang menjalankan kewenangan

pemerintahan pusat di daerah-daerah (Huda, 2019).

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara

Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah

nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian

otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat (Fauzi, 2019). Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan

strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan

serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Sibuea, 2015).

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah pasca reformasi, jumlah daerah otonom di Indonesia sampai tahun 2010 telah

bertambah sejumlah 205 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota,

dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Sehingga penataan daerah di Indonesia

menjadi masalah besar saat ini karena semakin bertambahnya daerah otonom baru. Untuk

itu, diperlukan suatu perencanaan penataan daerah agar keinginan masyarakat disatu sisi

dan kelayakan suatu daerah untuk dimekarkan pada sisi yang lainnya dapat di cari

korelasinya. Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) yang telah disetujui oleh

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada intinya mencakup 4 (empat)

elemen dasar, yakni: 1) pembentukan daerah persiapan sebagai tahap awal sebelum

ditetapkan sebagai daerah otonom; 2) penggabungan dan penyesuaian daerah otonom; 3)

penataan daerah yang memiliki karakteristik khusus; dan 4) penetapan estimasi jumlah

maksimal daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) di Indonesia tahun 2010 – 2025.

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru.

Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik

guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana

pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus

Vol. 3, No. 1, Januari 2022

p-ISSN 2798-4125; e-ISSN 2798-4311

3 glosains.greenpublisher.id

mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas

wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,

pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan

Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan

tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil

evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi

Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya (Suaib, 2020). Apabila Daerah

Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk

menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang

menjadi Daerah (Bihuku, 2018). Dengan demikian, penataan daerah merupakan kegiatan

pembinaan, pembentukan, dan penghapusan daerah yang menjadi bagian integral dari

kebijakan disentralisasi. Lingkup penataan daerah dengan demikian meliputi pemekaran

atau pembentukan wilayah, penyesuaian perbatasan daerah, pengalihan status daerah

secara adminstratif maupun politik, serta pemindahan ibukota.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode kualitatif dan

kuantitatif. Teknik wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara semi terstruktur.

Teknik wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang mengandung pertanyaan

tentang garis-garis pokok pembicaraan, namun pertanyaan yang diajukan tidak sama pada

tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Pedoman

wawancara dapat menjamin peneliti untuk memperoleh jenis data yang sama dari

partisipan (Rahmawati, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Penataan Daerah

Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah

ditujukan untuk; mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;mempercepat peningkatan kualitas

pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya

saing nasional dan daya saing daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan

budaya Daerah. Penataan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas

Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah (Wasistiono, Sumarsono, Djojosoekarto,

& Suryaman, 2012). Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah dapat dilakukan

berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, sebagaimana ketentuan Pasal

31 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pembentukan Daerah

Nilai dasar dalam pembentukan suatu daerah otonom dapat terdiri atas efisiensi dan

efektivitas administrasi, demokrasi pemerintahan, dan ketahanan nasional. Efisiensi

administrasi dapat mencakup daya saing daerah (kemampuan daerah mengembangkan

wilayah), skala ekonomi dan jumlah beban provinsi (jumlah urusan dan kewenangan).

Guna untuk mendukung penyelenggaraan daerah diperlukkan kewenangan yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan keadilan, jauh dari

praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara pemerintah pusat

dan daerah.Efektivitas administrasi dapat mencakup rentang kendali, aksesibilitas, dan

potensi wilayah. Demokrasi pemerintahan mencakup aspirasi masyarakat, kontrol

masyarakat, dan keterwakilan. Ketahanan nasional mencakup geo-politik dan geo-

strategis. Penataan daerah merupakan kegiatan pembinaan, pembentukan, dan

penghapusan daerah yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi. Lingkup

Penataan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi

Glosains: Jurnal

Global Indonesia

Abdul Kahar Maranjaya 4

penataan daerah dengan demikian meliputi pemekaran atau pembentukan wilayah,

penghapusan dan penggabungan daerah, penyesuaian perbatasan daerah, pengalihan

status daerah secara administratif maupun politik, serta pemindahan ibukota.

3. Pemekaran Daerah

Daerah seringkali menggunakan alasan normatif dan teknis untuk melakukan

pemekaran daerah, seperti memperpendek rentang kendali antara pemerintah daerah

dengan masyarakat dan menciptakan pemerataan pembangunan. Padahal, tujuan

sebenarnya hanya untuk bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal. Akibatnya,

penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi tidak efektif.

Berbagai permasalahan pemerintahan yang biasa muncul antara lain: (1) kapasitas

manajemen pemerintah yang tidak memadai; (2) kualitas sumber daya manusia aparat

pemerintah daerah dan DPRD rendah; (3) sarana dan prasarana pemerintahan minim; (4)

munculnya konflik perbatasan/lokasi ibukota; (5) pelayanan publik yang tetap buruk; (6)

kesejahteraan masyarakat tidak meningkat; dan (7) demokrasi lokal yang tak kunjung

membaik. Kasus kegagalan DOB tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah

pusat dalam meluluskan tuntutan pemekaran.

Pemekaran Daerah berupa:a) pemecahan Daerah provinsi atau Daerah

kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau b) penggabungan bagian

Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah

baru. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau

Daerah Persiapan kabupaten/kota. Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi

persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

4. Penggabungan Daerah

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Penggabungan Daerah berupa; (a) penggabungan dua daerah kabupaten/kota atau

lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten/kota baru;

dan (b) penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah

provinsi baru. Penggabungan Daerah baik penggabungan dua Daerah kabupaten/kota

atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota

baru, maupun penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi

Daerah provinsi baru dilakukan berdasarkan:i) kesepakatan Daerah yang bersangkutan;

atau ii) hasil evaluasi Pemerintah Pusat.

Penggabungan Daerah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang

bersangkutan dalam hal penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang

bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru, harus

memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas Daerah (Rauf, 2016).

Ketentuan mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, berlaku secara mutatis mutandis terhadap

persyaratan administratif dalam rangka penggabungan Daerah berdasarkan kesepakatan

Daerah yang bersangkutan dalam hal penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau

lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru,

harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas Daerah. begitu

juga halnya dengan ketentuan mengenai persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan kapasitas

Daerah dalam rangka penggabungan Daerah.

5. Penyesuaian Daerah

Penyesuaian Daerah sebagai salah satu bentuk Penataan Daerah berupa:a.

perubahan batas wilayah Daerah; b.perubahan nama Daerah; c.pemberian nama dan

perubahan nama bagian rupa bumi; d.pemindahan ibu kota; dan/atau, e.perubahan nama

ibu kota. Perubahan batas wilayah Daerah ditetapkan dengan undang-undang. Perubahan

Vol. 3, No. 1, Januari 2022

p-ISSN 2798-4125; e-ISSN 2798-4311

5 glosains.greenpublisher.id

nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu

kota, serta perubahan nama ibu kota. Perubahan nama Daerah; pemberian nama dan

perubahan nama bagian rupa bumi; pemindahan ibu kota; dan/atau, perubahan nama ibu

kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

6. Kepentingan Strategis Nasional

Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah harus memperhatikan kepentingan

Startegis Nasional. Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis

nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk

menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan

Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, harus dilakukan

melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota paling

lama 5 (lima) tahun. Pembentukan Daerah Persiapan harus memiliki Cakupan Wilayah

dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan

keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

7. Penyesuaian Daerah

Apabila dikaji lebih lanjut, yang menjadi pertimbangan adalah penyesuaian daerah

dengan keanekaragaman dari masing-masing daerah yang bersangkutan, guna

menyesuaikan pelaksanaan otonomi dengan keadaan daerah masing-masing, dimana

keadaan khusus sangat diutamakan. Karenanya dalam model ini mengandung

fleksibelitas, tanpa mengurangi kepasstian, sehingga daerah bebas berprakarsa,

memperhatikan pemerataan dsn keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah, sehingga

kesenjangan (disparity) antar daerah dapat dikurangi.

Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional

berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota.Perubahan batas

wilayah Daerah ditetapkan dengan undang-undang. sedangkan Pemindahan ibu kota

ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

8. Desain Besar Penataan Daerah

Desain Besar penataan Daerah (Desartada) secara umum bertujuan untuk

mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi

nasional, akselerasi pengembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

bagi masyarakat seluruh daerah di Indonesia (ASFIA, 2021). Sehingga tujuan penataan

daerah; i). Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ii). Mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat; iii). Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan

publik; iv). Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; v). Meningkatkan daya saing

nasional dan daya saing Daerah; vi) memilihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan

buadaya Daerah.

Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah untuk melaksanakan

penataan Daerah. Pemerintah Pusat menyampaikan strategi penataan Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia (Yustisia, 2015). Strategi penataan Daerah dituangkan dalam desain besar

penataan Daerah. Desain besar penataan Daerah memuat perkiraan jumlah pemekaran

Daerah pada periode tertentu. Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam

pemekaran Daerah baru.

Partnership for Governance Reform in Indonesia mencoba untuk menghitung

jumlah ideal provinsi di Indonesia dengan mengingat dan mempertimbangkan berbagai

faktor yang harus diperhitungkan serta berbagai pendekatan yang dapat dijadikan sebagai

kerangka rujukan (Mallarangeng & Tuijl, 2004). Untuk melihat jumlah ideal dari

provinsi, kabupaten dan kota sampai tahun 2025, digunakan beberapa formulasi seperti:

Formulasi dari Sudut Pandang Administrasi Publik. Dalam telaah konseptual,

Penataan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi

Glosains: Jurnal

Global Indonesia

Abdul Kahar Maranjaya 6

desentralisasi dipahami secara berganda, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas

administrasi pemerintahan nasional dan mengaktualisasikan representasi lokalitas (Bayo,

Santoso, & Samadhi, 2018). Inti dari kedua aspek tersebut adalah keinginan untuk

mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan desentralisasi akan

memungkinkan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, dan

akan memungkinkan pula terjadinya peningkatan daya-tanggap dan akuntabilitas para

pemimpin daerah, serta adanya kesesuaian yang lebih nyata antara jumlah, mutu, dan

komposisi pelayanan pemerintahan dengan preferensi masyarakat.

Administrasi publik merupakan suatu fenomena pemerintahan modern (Pasolong,

2014). Dalam rangka penyediaan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan bagi masyakat,

administrasi publik adalah penggunaan teori dan proses manajerial, politik dan hukum

untuk melaksanakan mandat pemerintahan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan pandangan bahwa administrasi publik berkaitan dengan pelaksanaan fungsi

pengaturan dan pelayanan, maka keberadaan daerah otonomi dalam perspektif

administrasi publik bertujuan untuk lebih menjamin bahwa fungsi pengaturan dan

pelayanan tersebut berlangsung secara lebih efisien, efektif dan berkesinambungan

(Nopriyani, 2021). Dari pertimbangan penataan jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan

pertimbangan variasi pada setiap provinsi dan wilayah, maka jumlah provinsi maksimal

pada tahun 2025 adalah sebanyak 47 provinsi, dan jumlah minimal adalah 33 provinsi.

Secara umum, provinsi di Indonesia nantinya dapat dibedakan dalam empat kategori,

yaitu, provinsi yang memenuhi syarat untuk dimekarkan berdasarkan dua pendekatan

sekaligus yakni demokrasi pemerintahan lokal dan efektivitas administrasi. Provinsi yang

layak dimekarkan berdasarkan satu pendekatan saja, yakni pendekatan demokrasi

pemerintahan lokal. Provinsi yang layak dimekarkan atas dasar pendekatan efektivitas

administrasi saja. Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan berdasarkan

dua pendekatan tersebut. Selain dua pendekatan dasar dalam pemekaran demoktratisasi

pemerintahan dan efektivitas administrasi pendekatan lain yang dapat digunakan adalah

aspek ketahanan nasional yang mencakup geo-politik, geostrategis, dan etno-politik/etno-

strategis.

Pro kontra kebijakan moratorium pemekaran daerah masih menjadi isu yang terus

digulirkan hingga saat ini. Pemerintah masih belum akan mencabut moratorium tersebut.

Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi di

era reformasi sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah. Undang-undang ini sendiri telah direvisi sebanyak empat kali dengan nama yang

sama, menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun2014, dan terakhir UU

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Jika di tahun 1999 Indonesia hanya

memiliki 26 provinsi dan 293 kabupaten/kota, dalam rentang waktu 15 tahun jumlah

tersebut kini menjadi 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Banyaknya Daerah Otonom

Baru (DOB) yang berhasil lahir telah menjadi stimulus bagi daerah lain untuk ikut

menuntut pemekaran. Hingga saat ini, meskipun moratorium sedang berjalan,

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan masih menerima sebanyak 314 usulan

pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dilihat dari hakikatnya

Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang

diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang

diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan

oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan

Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada

Vol. 3, No. 1, Januari 2022

p-ISSN 2798-4125; e-ISSN 2798-4311

7 glosains.greenpublisher.id

ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir

pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

diserahkan kepada Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden

berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh

menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam

pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri

tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah.

Bibliography

asfia, Hilyatul. (2021). Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin

Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Bayo, Longgina Novadona, Santoso, Purwo, & Samadhi, Willy Purna. (2018). Rezim

lokal di Indonesia: memaknai ulang demokrasi kita. Yayasan Pustaka Obor

Indonesia.

Bihuku, Salmon. (2018). Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lex Administratum, 6(1).

Budiyono, Budiyono, Muhtadi, Muhtadi, & Firmansyah, Ade Arif. (2015). Dekonstruksi

Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 17(3), 419–432.

Fauzi, Achmad. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Jurnal Spektrum Hukum, 16(1),

119–136.

Huda, Ni’matul. (2019). Hukum pemerintahan daerah. Nusa Media.

Mallarangeng, Andi, & Tuijl, Peter Van. (2004). Partnership for governance reform in

Indonesia. Third World Quarterly, 25(5), 919–942.

Nopriyani, Visy. (2021). Dinamika Politik dalam Kegagalan Pembentukan Kabupaten

Besemah. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.

Pasolong, Harbani. (2014). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta Bandung.

Rahmawati, Reni. (2020). Analisis Halal Media Terhadap Perusahaan Siaran MQFM.

Jurnal Likuid, 1(1), 91–97.

Rauf, Rahyunir. (2016). Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui

Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Desa. Wedana Jurnal

Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(1).

Sibuea, Hotma P. (2015). Pemahaman otonomi daerah dalam perspektif undang-undang

dasar 1945 pasal 18 terhadap keutuhan NKRI. IUS Constitutum, 1(2).

Suaib, Rahmad. (2020). Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia. Jurnal Government Of

Archipelago-Jgoa, 1(1), 34–44.

Wasistiono, Sadu, Sumarsono, Soni, Djojosoekarto, Agung, & Suryaman, Cucu. (2012).

Parameter Daerah Persiapan: Penjelasan Teknis Pembentukan Daerah Otonom

Baru Dalam Desain Besar Penataan Daerah. Kemitraan bagi Pembaruan Tata

Pemerintahan.

Yustisia, Tim Visi. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Perubahannya. VisiMedia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License