Vol. 1, No. 1, Januari 2020

p-ISSN 2798-4125; e-ISSN 2798-4311

glosains.greenpublisher.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI

JAWA BARAT

Muhammad Kurniawan Kalake

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: kurniawa[email protected]

Diterima:

3 Januari 2020

Direvisi:

7 Januari 2020

Disetujui:

9 Januari 2020

Abstrak

Penataan organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan

peraturan yang berlaku, karena bertujuan untuk

mengembangkan organisasi yang lebih proposional dan

transparan sehingga terbentuk organisasi yang efektif dan

efisien. Pengamatan ini menggunakan metode kualitatif. Penulis

mengumpulkan data dengan menggunakan teknik triangulasi

data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga

penulis dapat lebih memahami hasil penelitian dengan menguji

keabsahan hasilnya. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten

Sumedang saat ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku

namun dilihat dari sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki

maka Kabupaten Sumedang sudah dianggap mampu dan siap

untuk mengubah nomenklatur dan unir kerja sesuai dengan

peraturan yang belaku. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis

memberikan saran agar Pemerintah Daerah perlu melakukan

evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja saat ini sehingga

mengadakan penataan kembali yang melihat dari ruang lingkup

tanggung jawabnya, kemampuan keuangannya dan sumber daya

manusianya agar tercapai atau terwujudnya organisasi

perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai peraturan yang

telah ditetapkan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan Organisasi,

Sekretariat Daerah, Nomenklatur, Unit Kerja

Abstract

The organization arrangement of regional devices must be in

accordance with applicable regulations, because it aims to

develop a more proposional and transparent organization so

that an effective and efficient organization is formed. This

observation uses qualitative methods. The author collects data

using data triangulation techniques, namely observation,

interview and documentation so that the author can better

understand the results of the study by testing the validity of the

results. Regional Device Organization in Sumedang Regency is

not currently in accordance with the applicable regulations but

judging from the infrastructure and budget facilities owned,

Sumedang Regency is considered capable and ready to change

the nomenclature and work unir in accordance with the

regulations. In connection with this matter, the author advises

that the Local Government needs to evaluate the organization

and current work system so as to conduct a reorganization that

sees from the scope of its responsibilities, its financial

capabilities and human resources in order to achieve or realize

Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Sekretariat Glosains: Jurnal

Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Global Indonesia

Muhammad Kurniawan Kalake

an effective and efficient regional device organization in

accordance with established regulations.

Keywords: Policy Implementation, Organization Organization

Arrangement, Regional Secretariat, Nomenclature,

Work Unit

Pendahuluan

Penelitian didasarkan pada gagasan mengenai isu hangat dan perkembangan

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terlepas dari paradigma perubahan kewenangan

(Manzilati, 2017) dan pembagian urusan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan

pemerintahan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

adalah sebagai pelaksana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Repiblik Indonesia

Tahun 1945 (Rumesten et al., 2020), yang mana unsur pemetaan urusan pemerintahan

tersebut terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat atau disebut dengan Urusan Pemerintahan Absolut (Bihuku, 2018) dan

urusan Pemerintahan Konkuren, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota (Budiyono et al., 2015).

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia yang terdiri atas Pemerintah Pusat

dengan daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Lisamarlina, 2013),

sesuai dengan muatan alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

yang di dalamnya terkandung konsep hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Hubungan

Pemerintah Pusat dengan Daerah (Haniva, 2019).

Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah harus saling bersinergi intuk

mencapai tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 (Rustandi, 2017), bahwa negara Indonesia mempunyai fungsi

sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa(Suhardin,

2012) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

(Dalimunthe, 2017), perdamaian abadi dan keadilan sosial (Flambonita et al., 2019).

Dengan demikian pemerintah harus diselenggarakan melalui adanya keharusan

membentuk Undang-Undang.

Kewajiban penyelenggaraan pemerintahan juga harus berlandaskan asas-asas

sebagaimana alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Silalahi, 2020),

yaitu adanya asa politik Negara yaitu rumusan Pancasila yang terdiri dari Ketuhanan yang

Maha Esa (Ramadhan, 2019), Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam

permusyarawatan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut (Azhar,

2015), penyelenggaraan pemerintah di Indonesia memberikan otonomi seluas-luasnya

(Said, 2015) kepada daerah dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur

semua urusan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan (Uluputty, 2018),

kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama,

peradilan, keamanan, serta fiskal nasional.

Pemerintah Daerah selanjutnya diselenggarakan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang

Berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara Kesatuan adalah dibentuknya

Vol. 1, No. 1, Januari 2020

p-ISSN 2798-4125; e-ISSN 2798-4311

glosains.greenpublisher.id

pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk petama kalinya dan

kemudian pemerintah nasional tesebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai

ketentuan Undang-Undang.

Disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, tugas pembantuan dan

diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Atas asas tersebutlah maka riwayat dan dinamika

pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, dari sejak

jaman kemerdekaan sampai dengan sekarang sudah terjadi beberapa kali perubahan

perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu dimulai dengan

Undang-Undang No 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang

terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak terlepas dari tujuan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kerangka utama dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi bagi penyelenggaraan otonomi daerah yang telah

disesuaikan dengan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang berhubungan dengan perkembangan yang ada saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pada pertimbangan menimbang terdapat 5 (lima) hal, yaitu bahwa sesuai dengan Pasal 18

ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata

cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, bahwa

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek

hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan

keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan

sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,

ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c

dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat

Daerah maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, yang kemudian menjadi landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang

juga membawa perubahan kewenangan, baik pada tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah tersebut berdasarkan kepada

beban tugas serta struktur organisasi pelaksana urusan pemerintahan sehingga memerlukan

penyesuaian atau penataan organisasi perangkat pada Pemerintah Daerah.

Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Sekretariat Glosains: Jurnal

Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Global Indonesia

Muhammad Kurniawan Kalake

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah. Pada perangkat Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah terdiri atas Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. pada Daerah Kabupaten/Kota,

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas

dan Badan, Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah pada pasal 3 sampai dengan 6, Perangkat Daerah terdiri dari: Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kercamatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penataan organisasi

Perangkat Daerah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terbentuk organisasi

yang efektif dan efisien. Penataan kelembagaan pemerintah di atas bermaksud agar upaya

penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diharapkan untuk mengembangkan organisasi

yang lebih proposional dan transparan, sehingga upaya tersebut diharapkan organisasi

Perangkat Daerah tidak akan terlalu besar sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-

fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata Pemerintahan Daerah yang

baik.

Adanya kejelasan kewenangan di daerah merupakan modal dasar dalam

pengambilan kebijakan untuk pengembangan kelembagaan di daerah, namun dengan

demikian tidak berarti bahwa setiap kewenangan harus dibentuk kelembagaan yang

menangani kewenangan tersebut, namun sehingga sebaiknya lebih dipertimbangkan

bagaimana berbagai kewenangan dilaksanakan oleh satu lembaga saja dalam arti bahwa

mengembangkan kelembagaan di daerah senantiasa berpegang pada prinsip “Miskin

Sruktur Kaya Fungsi”.

Sehubungan dengan itu maka pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan

kebijakan mengenai pembentukan Perangkat Daerah tentu harus berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan di sesuaikan

dengan pembagian urusan yang dimiliki atau yang menjadi kewenangannya.

Sehubungan dengan pembentukan Perangkat Daerah sebagai peningkatan kapasitas

pemerintah daerah yang reponsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat

yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan penataan

kelembagaan Pemerintah Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

yang ada saat ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Sumedang adalah Sekertariat Daerah tipe A, Sekertariat DPRD tipe A, Inspektorat tipe A,

19 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah dan 26 Kecamatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang memenuhi syarat menjadi Tipe A

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang

lebih fleksibel, ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator

jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) skoring dalam tiap variabel dibedakan antara daerah yang ada di Pulau Jawa

Madura dan daerah di luar Pulau Jawa.

Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi

sekretariat daerah dengan beban kerja yang besar. Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe

A, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten, Setiap Asisten paling banyak memiliki 4

Bagian dan setiap bagian paling banyak memiliki 3 SubBagian hal ini berdasarkan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur

dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Vol. 1, No. 1, Januari 2020

p-ISSN 2798-4125; e-ISSN 2798-4311

glosains.greenpublisher.id

Gambar 1. SOTK Permendagri Nomor 56 Tahun 2019

Gambar 2. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman

Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

dimaksudkan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota, sesuai

dengan amanat ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, Menteri dalam Negeri menetapkan pedoman nomenklatur dan

unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kabupaten Sumedang saat ini masih menggunakan Peraturan Bupati Sumedang

Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

dimana mengacu pada Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 namun daerah masih

memiliki kewenangan dalam menyusun Nomenklatur aupun Unit Kerja sesuai tingkat

kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat di Gambar SOTK berikut ini:

Gambar 3. SOTK Perbup Nomor 97 Tahun 2019Apabila dilihat dari Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Sekretariat Glosains: Jurnal

Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Global Indonesia

Muhammad Kurniawan Kalake

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdapat Perbedaan yang sangat signifikan yang

dimana seharusnya dalam Peraturan Bupati yang dibuat Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah seharusnya mengacu kepada

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur

dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah agar tercapainya keselarasan dan kesinambungan dalam menjalankan

kebijakan kebijakan yang ada pada suatu proses manajemen pemerintahan yang nantinya

akan menjadi tolak ukur kesuksesan suatu manajemen pemerintahan .

Berdasarkan hal ini menjadi sangat penting dalam memperhatikan berbagai aspek

suatu pelaksanaan pemerintahan terutama mengenai peraturan serta kebijakan yang ada

seperti yang telah dijelaskan dalam struktur organisasi sekertariat daerah yang telah

mengambil perhatian khusus mengenai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang

pada kenyataannya tidak mampu mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor

56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.

Perbedaan seperti ini dapat berpengaruh besar dalam proses kinerja organisasi

pemerintahan terutama pemerintah daerah Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini yang

akan menunjukan perbedaan Nomenklatur dan Unit Kerja pemerintah Kabupaten

Sumedang dan Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019.

Tabel 1. Perbedaan Nomenklatur

Permendagri No 56 Thn 2109

Perbup No 97 Thn 2019

Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan

Rakyat

Asisten Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Hukum

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Organisasi

Bagian Kerjasama

Asisten Perekonomian dan

Pembangunan

Asisten Pembangunan

Bagian Perekonomian

Bagian Ekonomi

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa

Bagian Layanan Pengadaan

Barang dan JAsa

10.

Bagian Sumber Daya ALam

Bagian Pengendalian

Pembangunan

11.

Asisten Administrasi Umum

12.

Bagian Umum

13.

Bagian Organisasi

Bagian Pengelolaan Barang

Daerah

14.

Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan

Bagian Hubungan Masyarakat

dan Protokol

15.

Bagian Perencanaan dan

Keuangan

Bagian Keuangan

Sumber : Data Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 dan Perbup Nomor 97 Tahun 2019

Vol. 1, No. 1, Januari 2020

p-ISSN 2798-4125; e-ISSN 2798-4311

glosains.greenpublisher.id

Berdasarkan adanya perbedaan pada tabel 1 maka Pemerintah Kabupaten Sumedang

belum menjalankan perintah Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Pemerintah Pusat dengan ini telah memberikan surat

kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor 061/3279/SJ Tanggal 28 Mei 2020

Perihal Pelaksanaan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur

dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, dan Pelaksanaan Analisa

Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pemda (TPP). Pada point 6 yang disebutkan bahwa mengingat ketentuan Permendagri

Nomor 56 Tahun 2019 menjadi salah satu dasar dalam klasifikasi, kodefikasi dan

nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka

Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk

tidak menyetujui Peraturan Daerah tentang APBD, apabila Pemda belum melakukan

pelaksanaan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan implementasi

kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa

Barat, untuk menganalisis dan mendeskripsikan yang menjadi penghambat implementasi

kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa

Barat dan untuk Mengetahui dan mendeskripsikan langkah-langkah dalam mengatasi

hambatan implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan

sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori-teori serta penyelenggaraan

oprasional terhadap pemerintah Kabupaten Sumedang untuk dapat meningkatkan kapasitas

pemerintahan daerah khususnya berkaitan dengan kapasitas kelembagaan daerah serta

sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka evaluasi

penataan kelembagaan perangkat daerah, dapat sebagai sumber bagi peneliti berikutnya

yang mengkaji hal yang sama dan berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, kemudian hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dalam

pengembangan ilmu pemerintahan.

Metode Penelitian

Tempat kegiatan penelitian berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Provinsi Jawa Barat. Selama melakukan penelitian, penulis juga dapat melaksanakan tugas

sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan kalender akademik Program Pascasarjana MAPD IPDN Angkatan XXX,

penelitian dilaksanakan sesuai jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan

Kegiatan

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Minggu ke

Proses

Bimbingan UP

Seminar Usulan

Penelitian

Penelitian dan

Pengolahan Data

Penyusunan dan

Sidang Thesis

Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Sekretariat Glosains: Jurnal

Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Global Indonesia

Muhammad Kurniawan Kalake

Sumber: Kalender Akademik Program Pasca Sarjana MAPD IPDN Tahun Ajaran 2019-

2020

Keterangan : Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Kepala Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa:

Sebenarnya ketika Permendagri 56 ini terbit, Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang baru saja mengesahkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Setelah dilakukan

rapat dan diskusi dengan Pak Sekda akhirnya diputuskan kami tetap melaksanakan Perbup

ini, sambil kita pelan-pelan merumuskan perubahan sesuai dengan Permendagri 56. Karena

kalau kita paksakan saat itu, pertimbangannya akan memerlukan waktu yang lama lagi

untuk perubahannya. Ada banyak yang harus dirumuskan, seperti misalnya anggaran,

tupoksinya dan lain sebagainya. Sehingga diputuskanlah saat ini tetap melaksanakan

Perbup 97 sembari menyusun untuk perubahan sesuai Permendagri 56.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang dalam hal ini Bagian Organisasi tidak menindaklanjuti Permendagri Nomor 56

tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dengan tidak melaksanakan sosialisasi kepada unit kerja lain di Sekretariat

Daerah. Komunikasi yang dilaksanakan hanya dilakukan oleh Bupati, Sekretaris Daerah,

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kepala Bagian Organisasi saja sebagai leading sector.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang tidak menindaklanjuti Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 karena baru saja

mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal ini dipertimbangkan oleh karena penyusunan

nomenklatur dan unit kerja membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sedangkan fungsi

organisasi dan penyelenggaraan pelayanan harus segera berjalan. Maka dari itu,

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berencana menindaklanjuti Permendagri Nomor

56 Tahun 2019 pada tahun berikutnya dan melakukan penyusunan rancangan nomenklatur

dimulai dari sekarang.

Hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa saat ini Bagian Organisasi

sudah menyusun Tim perancangan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

sehingga konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya seperti

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Nomenklatur dan unit kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan rumusan tim sesuai dengan

Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebenarnya kualitas sumberdaya

manusia di Sekretariat Daerah sudah mumpuni untuk melaksanakan penyusunan perubahan

nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lokasi penelitian dan hasil wawancara dapat

diambil kesimpulan bahwa sumberdaya manusia yang terlibat dalam penyusunan kebijakan

perubahan nomenklatur dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang sudah cukup kompeten dan memadai.

Terkait dengan sumberdaya anggaran, implementasi kebijakan penyusunan

nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah memberikan dampak pada anggaran Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Vol. 1, No. 1, Januari 2020

p-ISSN 2798-4125; e-ISSN 2798-4311

glosains.greenpublisher.id

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Anggaran

pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk penataan kelembagaan telah disiapkan

dan dipergunakan sebagaimana perutukannya, sehingga Bagian Organisasi mulai

menyusun penataan kelembagaan.

Berdasarkan keterangan dapat diketahui dan diambil kesimpulan bahwa di Bagian

Organisasi sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang untuk

pelaksanaan implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten

Sumedang.

Dalam implementasi kebijakan penataan nomenklatur dan unit kerja Sekretariat

Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Bagian

Organisasi tidak mendapat kewenangan dari Bupati untuk menindaklanjuti Permendagri

tersebut menjadi Peraturan Bupati. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian

Organisasi bahwa:

Pada saat Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 ini terbit, kami telah menyampaikan

kepada Bupati melalui Sekda bahwa Permendagri ini harus ditindaklanjuti menjadi Perbup.

Namun, pada saat yang bersamaan, sebelumnya Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019

baru saja disahkan. Sehingga Bupati selaku pemegang kebijakan memutuskan untuk

menunda tindaklanjut Permendagri tersebut. Sehingga kami Bagian Organisasi tidak

memiliki wewenang untuk menindaklanjuti sendiri Permendagri tersebut tanpa

pemberitahuan dari Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui dan ditarik kesimpulan bahwa Bagian

Organisasi berkeinginan untuk segera menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 56 Tahun 2019, namun Kepala Daerah selaku pemegang kebijakan tidak

memberikan ruang dan kewenangan untuk melaksanakannya. Sehingga Permendagri

tersebut tertunda tindaklanjutnya.

Kabupaten Sumedang mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri melalui

Surat Nomor: 061/3279/SJ Tanggal 28 Mei 2020 perihal Pelaksanaan Permendagri Nomor

56 Tahun 2019. Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak

melaksanakan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 paling lambat pada akhir Desember

2020, maka Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tidak menyetujui peraturan daerah tentang APBD.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat

segera dilaksanakan dan perlu dukungan penuh dari pimpinan terhadap kelancaran

implementasi kebijakan tersebut. Dukungan pimpinan harus merata sehingga tidak akan

mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat dan memengaruhi siklus roda

pemerintahan Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh di lokasi penelitian dapat

diketahui bahwa fragmentasi struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penataan

organisasi sudah terlaksana dengan baik dengan adanya pembagian tugas dan tanggung

jawab dalam tim penyusunan penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten

Sumedang.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh di lokasi penelitian

bahwa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penataan organisasi sekretariat

daerah kabupaten sumedang menurut Teori Edward III dalam Widodo terdapat pada

Komunikasi; dan Disposisi/Sikap.

Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Sekretariat Glosains: Jurnal

Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Global Indonesia

Muhammad Kurniawan Kalake

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan komunikasi

terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam proses penyampaian kebijakan yaitu

ketidakjelasan saat Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 terbit namun tidak serta merta

langsung diimplementasikan karena harus memperhatikan kode rekening kegiatan pada

sebuah unit kerja, juga disahkannya Perbup Nomor 97 Tahun 2019 sehingga menimbulkan

kebingungan Bagian Organisasi sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa hambatan disposisi/sikap terjadi

karena adanya kebijakan pimpinan untuk menunda penyususnan Nomenklatur dan unit

kerja baru yang sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 sehingga bagian

organisasi hanya bisa menjalankan Perbup Nomor 97 Tahun 2019 dikarenakan bagian

organisasi hanya sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dapat dsimpulkan bahwa upaya yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya bagian Organisasi telah

menyiapkan dan menyusun perencanaan penataan organisasi sebelum terbentukya Tim

penataan organisasi Kabupaten Sumedang. Selain itu bagian organisasi juga berupaya

memperbaiki alur proses penataan organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa

upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terkait sikap dan disposisi adalah

menyusun rencana penataan organisasi sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019

dan selaras dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga dapat mendorong Bupati

agar mengeluarkan kebijakan mengenai penataan organisasi di Sekretariat Daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan

penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang maka dapat disimpulkan

yaitu implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena masih ada indikator-

indikator yang dinilai masih rendah yaitu komunikasi dan disposisi/sikap. Sumberdaya

manusia yang terlibat dalam penyusunan kebijakan perubahan nomenklatur dan unit kerja

di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sudah cukup kompeten dan

memadai. Sumber Daya Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk

penataan kelembagaan telah disiapkan dan dipergunakan sebagaimana perutukannya,

sehingga Bagian Organisasi mulai menyusun penataan kelembagaan. Bagian Organisasi

sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang untuk pelaksanaan

implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten Sumedang.

Disposisi/sikap, Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumedang diharapkan dapat segera dilaksanakan dan perlu dukungan penuh

dari pimpinan terhadap kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Standard Operational

Procedure (SOP), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memiliki SOP penataan

organisasi perangkat daerah, artinya setiap penyusunan organisasi perangkat daerah tidak

melaksanakan tugas sesuai keinginannya sendiri, yang penting laporan dapat diselesaikan

sesuai waktu yang ditentukan. Faktor penghambat implementasi kebijakan penataan

organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang adalah indikator-indikator yang dinilai

masih rendah dalam dimensi kebijakan menurut Edward III, antara lain hambatan

komunikasi terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam proses penyampaian kebijakan

yaitu ketidakjelasan saat Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 terbit namun tidak serta merta

langsung diimplementasikan karena harus memperhatikan kode rekening kegiatan pada

sebuah unit kerja, juga disahkannya Perbup Nomor 97 Tahun 2019 sehingga menimbulkan

kebingungan Bagian Organisasi sebagai pelaksana kebijakan.

Vol. 1, No. 1, Januari 2020

p-ISSN 2798-4125; e-ISSN 2798-4311

glosains.greenpublisher.id

Bibliografi

Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem

penyelenggaraan administrasi Negara. Notarius, 8(2), 274–286.

Bihuku, S. (2018). Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lex Administratum, 6(1).

Budiyono, B., Muhtadi, M., & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan

Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kanun Jurnal

Ilmu Hukum, 17(3), 419–432.

Dalimunthe, A. M. (2017). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Secara E-filing

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Universitas Sumatera Utara.

Flambonita, S., Budiono, A. R., Permadi, I., & Madjid, A. (2019). Perlindungan Hukum

Bagi Home Based Worker Atas Upah yang Layak Sebagai Perwujudan Keadilan

Sosial. Sriwijaya University.

Haniva, A. (2019). Pengawasan dan Tertib Administrasi dalam Penomoran Register pada

Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat di Hubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Fakultas Hukum Unpas.

Lisamarlina, L. (2013). Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dilihat dari Konsepsi

Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Universitas Andalas.

Manzilati, A. (2017). Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma, metode, dan aplikasi.

Universitas Brawijaya Press.

Ramadhan, K. (2019). Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha

Esa dalam Pancasila Ditinjau dari Fiqih Syisah. UIN Raden Intan Lampung.

Rumesten, I., Helmanida, H., & Ngadino, A. (2020). Pengaturan Pembagian Urusan

Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Simbur Cahaya, 27(1), 134–155.

Rustandi, R. (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Jurnal Surya Kencana Dua:

Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 4(1).

Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam

otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(4).

Silalahi, D. M. (2020). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1), 50–63.

Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan

Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(3),

302–317.

Uluputty, I. (2018). Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum.

Jurnal Manajemen Pembangunan Umum, 5.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License.